Tugas : Mata Kuliah Pancasila
By: Denny Sitompul, S.Pd.K
Pendahuluan
Sebelum Indonesia merdeka syariat Islam ini
sudah ada dan sudah populer, dalam pembahasan ini tidak ada salahnya kalau kita
tahu tentang sedikit latar belakang munculnya syariat Islam di Indonesia,
membahas formalisasi syariat Islam perlu kiranya cuplikan latar belakang
munculnya kata-kata Syariat Islam di Indonesia, yaitu adanya suatu keyakinan
bahwa “Islam adalah diatas dari segala-galanya”, termasuk adalah Islam
merupakan solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan. Imbasnya,
mereka berusaha untuk menjadikan Hukum Islam sebagai hukum publik, sebagai
Negara yang berpenduduk umat Islam terbesar di dunia, semangat menerapkan syariat
wajar jika dimunculkan.
Menurut sejarah, yang sangat mungkin dapat
dijadikan rujukan, terutama pada masa sejarah awal kemerdekaan kita, perjuangan
kelompok Islam untuk memasukkan syariat begitu kuat mengemuka saat itu,
semangat yang muncul ketika itu adalah menjadikan syariat sebagai bagian dari
ideologi Negara.
Pertama,
pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) yang dilakukan menjelang kemerdekaan Indonesia, selalu dibumbui
perdebatan alot antara kaum nasionalis dengan wakil Islam tentang ketentuan
memasukkan tambahan tujuh kata di sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang
Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sebagaimana
tercantum di Jakarta Chapter atau
lebih dikenal dengan Piagan Jakarta. Kedua, pada sidang konstituante, dalam
torehan sejarah yang terjadi pasca pemilu 1955 itu terjadi tarik menarik antara
kelompok Nasionalis dengan kelompok Islam.
Tema perdebatan juga sama yakni pro dan
kontra seputar keinginan menjadikan syariat Islam diterapkan sebagai bagian
dari hukum Indonesia. Tetapi karena beberapa kali deadlock, dan tidak jadinya rumusan Negara membuat Soekarno sebagai
Presiden Republik Indonesia mengambil alih konstituante sehingga lahirlah
Dekrit Presiden, 5 juli 1959, maka perjuangan umat Islam itupun kandas lagi.
Ketiga, seiring lamanya kendali Orde Baru yang dikomandani Soeharto selaku
Presiden, yang menabukan aspirasi, nuansa untuk menerapkan syariat Islam pun
surut, meski tidak pernah pudar di otak para umat Islam.
Berubahnya zaman, adanya reformasi, runtuhnya
rezim Orde Baru yang
dikomandoi
oleh Soeharto dan kroni-kroninya membuat keinginan untuk mengamandemen
Undang-undang Dasar dan memasukkan tujuh kata itu pun muncul lagi. Di tengah
sidang-sidang amandemen UUD 1945 beberapa waktu lalu, beberapa kelompok Islam
mencoba menghembuskan Piagam
Jakarta.
Perdebatan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan tersebut,
seakan
menjadi justifikasi historis bahwa perdebatan dan keinginan menerapkan syariat
Islam tersebut merupakan keharusan sejarah. Jadi sangatlah beralasan kalau saat
ini pejuang penegakan syariat Islam di daerah-daerah begitu bersemangat
menuntut ditegakkannya syariat Islam.
Tetapi perlu diingat bahwa perdebatan seputar
penegakkan syariat Islam ini akan terus memperpanjang konflik antara kelompok
nasionalis dengan kelompok Islam, kalau seandainya bisa memasukkan syariat
sebagai hukum publik di Indonesia, banyak masalah besar yang akan menghadang.
Nah, di sinilah tampaknya kita perlu mengedepankan maslahah. Ada kaidah ushul fiqh yang patut untuk kita
kedepankan; menarik kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan (jalb al
masalih muqoddamun ‘ala daf’ al mafasid) dan kaedah ke dua, apabila ada dua
pilihan yang tidak menguntungkan, ambillah mana yang paling sedikit
madharatnya, (akhafu al darurain). Atau sebagaimana diungkapkan asy-
Syatibi, dalam menyikapi nash-nash syari’ah.[1]
Seputar Syariat Islam
Syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan
spiritual dan ideologi politik. Spiritualisme Islam telah membahas pribadi
manusia dengan Allah
yang
terangkum dalam akidah dan ubudiah, sebaliknya ideologi politik Islam telah
membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan
dirinya sendiri maupun dengan sesamanya, baik menyangkut bidang pemerintahan,
ekonomi, sosial, politik luar negeri, pendidikan, dan sebaginya. [2]
Namun demikian, bila membicarakan syariat
dalam arti hukum
Islam,
maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum.
Sesungguhnya
hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah
hukum
privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum
barat
karena dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik; demikian
pula
sebaliknya dalam hukum publik terdapat pula segi-segi hukum privat.
Ruang
lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi : munakahat,
warisan,
muamalat dalam arti khusus, jinayah atau uqubat, al-ahkam assulthoniyah
(khilafah), siyar, dan mukhasamat.[3]
Apabila Hukum Islam itu disistematisasikan seperti di dalam tata hukum
Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam
pemerintahan.
Formalisasi Syariat Islam
Munculnya formalisasi syariat Islam,
merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum Islam itu sendiri, kajian tentang
formalisasi syariat Islam di Indonesia dalam perspektif tata hukum Indonesia,
maka perlu dikemukakan tentang lembaga kekuasaan kehakiman Islam.[4]
Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya Islam berperan dalam mencari
kebenaran dan menegakkan keadilan bagi kehidupan masyarakat, maka dapat
diupayakan melalui penyusunan kitab-kitab fikih (kodifikasi hukum Islam) dan
membentuk berbagai lembaga peradilan yang bergerak dibidang litigasi maupun non
litigasi di luar lembaga peradilan, seperti adanya lembaga penyelesaian
sengketa dan lembaga bantuan hukum.
Pranata penyelesaian sengketa para pihak pada
awal pemerintahan Islam, pernah dikenal dengan nama lembaga kekuasaan kehakiman
Islam, lembaga kehakiman ini dapat dijumpai dalam sepanjang sejarah peradilan
Islam, dilaksanakan pada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk menegakkan
keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenangwenangan dan kedzoliman pihak
lain. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena sering terjadi perlakuan
tidak adil, baik yang berhubungan dengan masalah muamalah (perdata Islam)
maupun masalah jinayah (pidana Islam). Masalah perdata sering muncul berkaitan
dengan kecurangan dalam perdagangan, seperti pengurangan takaran, pengurangan
timbangan, dan lain sebagainya. Sedangkan masalah pidana sering muncul
berkaitan dengan penganiayaan penguasa terhadap rakyat, pelanggaran atas hak
seseorang terhadap pihak lain, penipuan, dan sebagainya.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan Islam
yang damai, aman, dan adil, maka lembaga kekuasaan kehakiman sangat berperan
dan menentukan pada waktu itu. Hukum ditegakkan bagi siapapun yang melanggar
dan tidak pandang siapa pun yang bersalah, semua orang dipandang sama di muka
hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law dan justice for
all.[5]
Semasa pemerintahan Islam, upaya untuk mencari kebenaran dan menegakkan
keadilan tidak mengenal pilih kasih. Setiap orang yang bersalah harus dikenai
sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Demikian pula sebaliknya,
setiap orang yang merasa bersalah selalu menerima dengan ikhlas atas putusan
yang dijatuhkannya.
Peluang
dan Tantangan Formalisasi Syariat Islam di Indonesia
(Suatu
Pandangan Islam)
Makna Dien dan
Konsekuensinya
Arti
“dien” tidak hanya “agama/ugama” dalam pengertian sansekerta yang bermakna
“tidak rusak” dan dipahami sebagai aturan ritual. Ia berasal dari bahasa Arab
yang memiliki makna: al-itaa’ah
(ketaatan); al-qahru wal-ghalabah
(tunduk dan takluk); al-hudud wal-qawanin
(hukum dan undang-undang); dan al-jazaa’
(balasan).
Dien
dari sisi sumbernya, terbagi menjadi dua: Dienullah
(undang-undang Allah) dan Dienunnaas
(undang-undang manusia). Dienullah adalah Islam ciri-ciri utamanya adalah ia
bersumber dari wahyu Allah sejak nabi-nabi terdahulu. Ciri lain, ia mutlak
benar dan syumul (komprehensif) yang
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat ke-syumulan-nya berlaku
universal, mencakup seluruh bangsa pada setiap zaman.
Adapun
Dien (agama) Allah yang terakhir adalah al-Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad
SAW yang merupakan penyempuranaan dien-dien sebelumnya, maka dien yang dibawa
nabi Muhammad sebagai penghapus Dien (agama) sebelumnya.
Sedangkan
undang-undang manusia (dienun-naas), sumber ajarannya adalah otak manusia.
Nilai-nilainya sangat bergantung pada subyektifitas manusia yang sangat
beragam. Jika diamalkan hanya membawa bencana dunia di akhirat. Karenanya,
tidak ada pilihan bagi manusia kecuali agama Islam bila ingin selamat
dunia-akhirat. Dengan demikian, memeluk Islam berarti siap taat, patuh, dan
berhukum kepada Allah. manusia yang enggan berhukum dengan Allah hanya akan
mengantarkan hidupnya menjadi tak bermakna; mengantarkannya pada derajat
rendah, bahkan lebih rendah dari binatang.
Syariat Islam,
Mengapa Harus Sebuah Negara?
Tidak
ada manusia yang lebih mengerti tentang Islam kecuali nabi Muhammad SAW.
Sejarah mencatat bagaimana Rasulullah mengamalkan dan menegakkan syariat Islam
dalam sebuah institusi negara bernama Madinah. Dalam kajian syiyasah syar’iyyah (politik syar’i),
hal ini lazim disebut Imamah. Imam
Mawardi dalam “Al-Ahkam As-Shulthaniyah”
mendefinisikan Imamah sebagai: Posisi khalifah
nubuwwah (pengganti nabi) dalam mengemban tugas hirasatud-dien (menjaga agama) dan siyasatud-dunya bihi (mengatur dunia bersandar nilai agama).
Fakta
menunjukkan, bahwa Rasulullah dalam melakukan tugas menjaga agama (hirasatud-dien) dan mengatur dunia
bersandar nilai agama (siyasatud-dunya
bihi) adalah dalam konteks kenegaraan (Imamah).
Di mana Rasulullah berlaku sebagai imam, penduduk Madinah selaku rakyat yang
wujudnya pluralitas (mukmin dan kafir), dan ajaran Islam sebagai undang-undang
positifnya. Dalam memutuskan perkara-perkara kenegaraan dan kerakyatan,
Rasulullah selalu mengacu pada dasar syariat Islam sebagai supremasi hukum.
Dampak Positif
Penerapan Syariat Islam
Syariat
Islam selalu dimaksudkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, baik di
dunia maupun di akhirat. Syariah juga dimaksudkan untuk menghilangkan kerusakan
atau minimal menguranginya. Hal ini merupakan jaminan prinsip yang oleh Ahli
Ushul biasa disebut sebagai Dharuriyat
khamsah, yaitu penjagaan keyakinan, penjagaan akal, penjagaan keturunan, penjagaan
harta. Artinya, syariat Islam membawa misi bagi lahirnya visi di atas. Dalam
hal ini, penjagaan keyakinan syariat islam menetapkan bahwa agama Islam wajib
dijaga kemurniannya sehingga tidak mudah diganggu gugat oleh musuh-musuhnya
seperti yang terjadi saat ini di Indonesia.
Dalam
penjagaan jiwa, syariat Islam menetapkan bahwa jiwa manusia wajib dijaga
keamanannya dan tidak boleh dibunuh kecuali yang telah dibenarkan oleh syariat.
Dalam penjagaan akal, syariat Islam menetapkan bahwa akal manusia wajib dijaga
kesehatannya dan gangguan-gangguan syaraf yang disebabkan minuman keras. Dalam
penjagaan keturunan, syariat Islam menetapkan bahwa keturunan wajib melalui
pernikahan yang syah, tidak boleh melalui perzinaan. Dan dalam penjagaan harta,
syariat Islam menetapkan bahwa harta dijaga dari dua sisi, yaitu sisi
keamanannya, dengan menerapkan undang-undang pencurian yang keras, kemudian
sisi kebersihannya, dengan melarang sitem mencari rezeki yang haram, seperti
riba.
Peluang dan
Tantangan
Dalam
konteks Indonesia, penerapan syariat Islam akan terhalang oleh supremasi hukum
yang tidak menganut syariat Islam, oleh karenanya hukum tersebut wajib dirombak
sehingga tidak menghalangi penerapan syariat Islam. Meski demikian, ada celah
yang wajib dimanfaatkan oleh umat Islam sebagai penerapan dari ajarannya, yakni
UU Otonomi Daerah.
Sebagai sebuah tahapan, memanfaatkan
celah UU Otonomi Daerah harus dilalui dengan terus berupaya agar Islam dapat
menjadi supremasi hukum di Indonesia secara total. Karena menjadikan syariat
Islam sebagai satu-satunya undang-undang adalah tuntutan ajaran yang bersifat
harga mati bagi setiap muslim. Oleh karena itu tantangan wajib dihadapi dengan
dua tekad: “Sampai menang atau mati di jalan Allah.” Rumusnya adalah: Dakwah
dan Jihad.
Mengupas
Tiga Dalil Syariat
Belakangan
ini, ada kecenderungan sebagian umat Islam menjadikan syariat Islam seolah-olah
obat antibiotik yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan di
segala zaman. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam itu sempurna sehingga
mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai ibadah, muamalah, sampai
sistem pemerintahan.
Klaim
kesempurnaan syariat Islam tersebut selalu diulang-ulang dalam berbagai
kesempatan. Implikasinya adalah syariat Islam seakan-akan tidak membutuhkan
teori atau ilmu non-syariah. Semua problematika ekonomi, politik, sosial,
budaya dan hukum bisa dipecahkan oleh syariat Islam yang telah diturunkan Allah
15 abad yang lampau. Untuk itu, sudah selayaknya dilakukan tinjauan ulang
terhadap klaim kesempurnaan syariat Islam.
Klaim
kesempurnaan di atas biasanya didasarkan pada tiga dalil. Pertama, dalam
al-Maidah ayat 3, Allah telah menyatakan, “Pada
hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu.”
Kalimat
ini sebenarnya hanyalah penggalan ayat yang sebalumnya berbicara mengenai
keharaman makanan tertentu dan larangan mengundi nasib serta larangan untuk
takut kepada orang kafir. Karena itulah, konteks ayat itu menimbulkan
pertanyaan atas kata “sempurna”: apakah kesempurnaan itu berkaitan dengan
larangan-larangan di atas atau berkaitan dengan keseluruhan syariat Islam?
Dari
sudut peristiwa turunnya ayat, potongan ayat di atas turun pada hari Arafah
saat Rasulullah Muhammad menunaikan haji. Karena itulah, sebagian ahli tafsir
membacanya dalam konteks selesainya aturan Allah mengenai ibadah, mulai salat
sampai haji. Sebagian ahli tafsir menganggap potongan ayat ini turun saat fathu
Makkah. Dengan demikian, dikaitkan dengan larangan sebelumnya untuk takut
kepada kaum kafir, penggalan ayat “kesempurnaan”tersebut dibaca dengan makna, “Sungguh pada hari ini telah Aku tundukkan
musuh-musuh kalian.”
Selain
itu, sejumlah ulama memandang bahwa kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat
tersebut terbatas pada aturan halal dan haram. Mereka tidak menganggap bahwa
pada hari diturunkannya ayat itu, syariat Islam telah sempurna. Sebab, ternyata
setelah ayat tersebut, masih ada ayat Quran lain yang turun, seperti ayat yang
berbicara tentang riba dan kalalah.
Kedua,
klaim kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada al-Nahl ayat 89, “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab
(Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” Menurut Mahmud Syaltut, ketika
Alquran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likuli syay’i, bukan maksudnya
menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam Alquran
terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan
ukhrawi. Jadi, cukup tidak berdasar kiranya kalau ayat tersebut diajukan
sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal.
Ketiga,
dalam al-An’am ayat 38 disebutkan, “Tiadalah
kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab.” Sejumlah ahli tafsir menjelaskan
bahwa Alquran tidak meninggalkan sedikit pun dan atau lengah dalam memberikan
keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok
Alquran, yaitu masalah-masalah akidah, syariah, dan akhlak, bukan sebagai apa
yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu
pengetahuan.
Sebagian
ahli tafsir lainnya menganggap kata “al-Kitab” di atas bukan merujuk pada
Alquran, tetapi pada lauh al-mahfuz.
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Alquran sebagai
sumber utama hanya memberikan pokok-pokok masalah syariat, bukan menjelaskan
semua hal secara menyeluruh dan sempurna.
Adakah Peranan Syariat Islam Dalam
Pembangunan Nasional?
Untuk menjawab
pertanyaan ini, kita harus mengahayati kondisi psikologis dan situasi sosial
politik secara utuh ketika gagasan Pancasila menjadi dasar negara itu muncul.
Untuk merespon gagasan ini, para ulama terbagi menjadi dua. Pertama, ulama
grassroot yang tidak mengenal apa yang disebut nasionalisme; kedua, ulama
di tingkat elit yang sudah paham dan menghayati nasionalisme.[6]
Dalam buku ini menjelaskan bahwa Ulama yang pertama tidak terlibat dalam
perdebatan dasar negara. Bagi ulama tingkat elit yang berlatar belakang
pesantren dengan jiwa syariat Islam, mereka berjuang untuk menegakkan syariat
Islam, tapi syariat ini harus dalam koridor tidak merugikan kelompok di luar
Islam, Kelompok ini menginginkan syariat Islam sebagai dasar negara, tapi tidak
bisa membuat rumusan yang bisa dipahami pihak lain.
Kemudian
muncullah Bung Karno yang berusaha untuk menengahi antara nasionalisme sekuler
dan nasionalisme Islam. Dari situlah kemudian lahir Pancasila.[7]
Jadi, kalau ditinjau dari situasi psikologis waktu itu, Pancasila adalah bentuk
kompromi dari dua arus, arus nasionalisme sekuler dan arus nasionalisme Islam.
Maka ketika ditanya “Apakah Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan
syariat Islam”, maka jawabannya adalah “Ya, sesuai”. Karena kalau tidak sesuai,
tentu sudah ditolak oleh kelompok Islam waktu itu.
Kesesuaian Pancasila dengan Islam
juga bisa dikaji dari isinya. Sila pertama,
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini diterima melalui proses panjang.
Awalnya adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para
pemeluknya”. Akhirnya, tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi para pemeluknya) dicabut dan diganti dengan sila pertama sebagaimana
Pancasila yang sekarang. Sila pertama itu sama dengan kata “Laa Ilaha
Ill-Allah” (Tidak ada tuhan selain Allah) atau “Qul Huwa-Allah-u Ahad”
(Katakanlah, Allah itu Esa). Sila Kedua; “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
juga sesuai dengan Islam karena tujuan utama dari Syari’at Islam adalah
untuk mensejahterakan umat manusia atau mashalih al-nas atau mashalih
al-amah. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” mengacu pada sikap Nabi
yang tetap mencintai Makkah sekalipun beliau hijrah ke Madinah. Nabi pernah
bersabda yang kurang lebih artinya adalah “Andaikan bangsaku tidak mengusir
aku, maka aku tidak akan keluar dari Makkah”. Ini bisa dimaknai sebagai
nasionalisme. Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” artinya adakah demokrasi,
yang menurut Islam ini adalah implementasi dari konsep Syura..................
Sila terakhir, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, adalah
sama dengan konsep“Al-Adalah Li-l Ijtima’iyah” . Keadilan sosial di sini
dikaitkan dengan konsep nasionalisme di atas. Semua ini sesuai dengan syariat
Islam.”[8]
Jadi,
sebetulnya sekalipun kita berlandaskan Pancasila. Tapi substansinya
berlandaskan syariat Islam. Maka secara substantif Indonesia itu memang Negara
Islam. Tetapi tidak perlu disampaikan secara terbuka. Sebab itu akan membuat
orang lain tidak enak. Sebetulnya problem ini sudah selesai. Akan tetapi,
kadang-kadang muncul kembali karena ketidakpahaman kita terhadap kondisi
psikologis pada awal era kemerdekaan 1945. Namun peranan Islam sangatlah
dominan dalam pembentukan sebuah negara.
Dampak Syariat Islam Bagi Pembangunan Indonesia
Mengingat perkembangan akhir-akhir ini dimana
dinamika dalam kehidupan berbangsa dan negara yang semakin mengarah ke arah
Islamisasi dalam berbagai Aspek kehidupan tidak lagi merupakan sesuatu yang
sifatnya underground lagi dan
cenderung memaksa untuk menyeragamkan sudut pandang golongan dalam menyikapi
berbagai masalah yang menimpa negara ini. Jika hal tersebut hanya sebatas dari
upaya-upaya dakwah secara damai tanpa mengutak-utik dasar dari pendirian bangsa
dan negara ini yaitu Pancasila yang membuat berbagai suku-bangsa di wilayah
Nusantara ini sepakat untuk ikut serta dalam kontrak sosial pendirian negara
Indonesia dan tidak memaksakan pandangan suatu golongan dalam Norma dasar
pendiriannya serta memperhatikan segala perbedaan yang ada dalam sebuah konsep
Bhineka Tunggal Ika, bagi setiap insan yang beradab hal tersebut merupakan
suatu hal yang biasa. [9]
Istilah "syariat Islam" menimbulkan dampak alergis terhadap kalangan non-Islam terutama umat Kristiani. Dalam Sejarahnya kalangan Kristiani dari Indonesia Timur meminta pencoretan kata syariat Islam dari Mukadimah UUD. Kalau tidak dicoret, maka mereka memilih untuk tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Begitu mendengar istilah syariat Islam dalam kaitan kehidupan politik, kewaspadaan mereka langsung meningkat.
Padahal syariat Islam bagi umat Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kehidupan mereka. Karena itu kalangan Islam pada awal kemerdekaan menghendaki Islam menjadi dasar negara dengan alasan bahwa seluruh kehidupan umat Islam termasuk kehidupan bernegara harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perjuangan itu tidak berhasil lalu dilanjutkan pada persidangan Majelis Konstitusi pada tahun 1956-1959 yang juga mengalami kegagalan. Dalam pemikiran menurut Moh. Mahfud menyatakan pendapat bahwa,
Tahun 1973 ada RUU Perkawinan yang menurut partai Islam (PPP) bertentangan dengan syariat Islam. PPP dipimpin oleh Rais Aam PBNU (karena NU tergabung dalam PPP) menolak RUU itu. Akhirnya RUU itu disetujui dengan perubahan mendasar, yaitu pada Pasal 1 dicantumkan prinsip bahwa perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan agama (di dalam konteks Islam tentu syariat Islam). [10]
Keinginan itu secara berangsur berkurang karena perjalanan sejarah memberi pelajaran berharga tentang bagaimana hubungan agama Islam dengan negara diwujudkan dalam kehidupan bernegara.
Kesimpulan dan Tanggapan
Syariat Islam merupakan rancangan secara komprehensif yang mencakup seluruh sistem di suatu negara. Syariat Islam lahir dari pemikiran nabi besar umat Islam, yaitu nabi Muhammad SAW, yang menginginkan berdirinya suatu bangsa dengan aturan-aturan islami. Sebab hal itu merupakan aturan yang sempurna yang diperintahkan oleh Allah. Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk diterapkannya syariat Islam, mengingat Islam adalah sebuah agama mayoritas, bahkan Indonesia diperhitungkan oleh dunia dan digolongkan sebagai negara penganut agama Islam terbesar. Banyak usaha yang dilakukan oleh golongan-golongan yang terus memperjuangkan syariat Islam diterapkan di Indonesia.
Namun demikian, bukan berarti syariat Islam adalah ideologi ideal bagi setiap negara, di mana terdapat umat muslim mayoritas, khususnya Indonesia. Sekalipun Indonesia tergolong negara mayoritas Islam yang diperhitungkan oleh dunia. Yang terpenting tidak boleh dilupakan, bahwa sejak awal Indonesia adalah negara pluralisme agama. Syariat Islam adalah ideologi yang ideal hanya bagi penganutnya, karena di dalamnya terkandung sebuah aturan agama Islam yang sangat kental.
Dapat dikatakan, bahwa syariat Islam berbahaya, alasannya karena jika hal itu diterapkan, maka semua aturan harus sesuai dengan syariat Islam. Contohnya kewajiban mengenakan kerudung atau jilbab bagi wanita. Begitupun sistem ekonomi, politik, pendidikan, budaya, media, semua akan mengacu pada sistem syariat dan hal ini akan berdampak pada perpecahan suku, agama, dan ras di Indonesia.
Daftar
Pustaka
Effendy,
Bahtiar. Islam dan Negara.
Jakarta: Aramadina, 1998.
Eickelman,
Dale F. dan Piscatori, James. Politik
Muslim-Wacana Kekuasaan
dan
Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,
1998.
Kuntowijoyo.
Identitas Polotik Umat Islam.
Bandung: Mizan, 1997.
Madjid,
Nurcholis. Cita-cita Politik Islam
Era Reformasi. Jakarta: Aramadina,
1999.
Tedjo,
Tony. Diktat Kewarganegaraan.
Bandung: STT Kharisma, 2009.
[2] Hisbu
Tahrir Indonesia. Menegakkan Syari’at Islam.
(Jakarta: Hisbut Tahrir Indonesia, 2002), hal. 39.
[4] Rahmat
Rosyadi dan Rais Ahmad. Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2006). hal. 55.
[5] Abdurrahman.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Akademi
Presindo, 1992), hal. 9.
[6] Dr.
Nurcholish Madjid. Cita-cita Politik
Islam Era Reformasi. (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 17
[7] Bahtiar
Effendy. Islam Dan Negara:
Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia.
(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 105
[9] Amir
Muallim dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.
(Yogyakarta: UII Press,2001)
hlm. 8
Tidak ada komentar:
Posting Komentar